TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Jika petahana kerap dilawankan secara kontestan baru dalam Pilkada maka itu hal biasa. Namun, mau menarik apabila petahana melawan politik kekerabatan. Asumsi ini dilatarbelakangi karena, ada sekitar 70 persen petahana kembali bertarung dalam Pilkada serentak 2020 nanti. Masalah yang akan dihadapi tentunya adalah netralitas ASN, politisasi bantuan sosial covid-19, dan partisipasi masyarakat.  

Bagi petahana, menunjuk pada kewenangannya dalam penggunaan kekuasaaan dan pengaturan APBD, akan memberikan keuntungan dalam bentuk legitimasi kebijakan karena menggunakan dana APBD yang ditujukan untuk mendapat dukungan politik. Namun, cara ini juga asi bagi calon yang berlatar dapur dari politik kekerabatan.  

Dengan kata pendahuluan lain, dalam konteks ini, jarang petahana maupun calon yang berangkat dari politik kekerabatan tidak tersedia yang dirugikan, jika pun ada yang dirugikan adalah masyarakat tersebut sendiri. Jadi, jika dalam Pilkada nanti diisi oleh calon dari petahana melawan politik kekerabatan, maka arena kontestasi politik itu setimpal.  

Pilkada Banyuwangi

Kaitannya secara petahana versus politik kekerabatan, sejauh pengamatan penulis, hanya terjadi pada Pilkada Banyuwangi. Kini, sudah ada dua calon yang mendaftar ke KPU dan telah mengantongi rekomendasi dari partai, yakni istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Ipuk Fiestiandani, sebagai calon Bupati Banyuwangi yang berpasangan dengan Sugirah yang memperoleh rekomendasi dari partai PDI-P dan Nasdem.  

Sementara di kubu lawan, pasangan Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy sebagai bahan Cabub-Cawabub Banyuwangi periode 2020-2025 dengan diusung oleh empat partai sekaligus, yakni partai Demokrat, PKB, Golkar, dan PKS.  

Yusuf Widyatmoko bisa dibilang sebagai petahana karena ia merupakan Wakil Bupai Banyuwangi semasa 10 tahun mendampingi Bupati Anas dan tentunya, secara kualitas tidak perlu diragukan lagi dan dia memiliki modal yang cukup buat meraup suara dalam Pilkada belakang. Di samping, ia akan mendapat suara tambahan dari pendukung Muhammad Riza Azizy (Gus Riza) yang merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, salah satu jambar besar dan memiliki pengaruh kuat di Banyuwangi.  

Di pihak melayani, Ipuk Fiesdatiandani dapat dikatakan sebagai calon dari politik kekerabatan. Disebutkan demikian karena Ipuk merupakan pedusi Bupati Banyuwangi yang aktif menjabat. Bukan tidak mungkin, masyarakat mau melihat Azwar Anas yang telah menyulap Banyuwangi dari kota guna-guna menjadi kota pariwisata. Di tepi, Sugirah yang berlatar belakang sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sebab Fraksi PDI-Perjuangan tentu ini mau menjadi penyokong untuk meraup pandangan lebih banyak lagi.  

Melihat dengan jalan apa kedua latar belakang para kandidat tersebut, nampaknya Pilkada Banyuwangi mau berjalan dengan seimbang. Hal itu karena kesemua nama calon cukup familiar bagi masyarakat Banyuwangi. Pertama Ipuk dan Yusuf.  

Pilkada di Era Pandemi

Perlu dicatat, Pilkada 2020 di era pandemi itu lebih besar tantangannya dibandingkan dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Sebab karenanya, cara-cara baru harus diupayakan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

Di waktu yang bersamaan, kasus covid-19 masih terus merabung, biaya penanganan diupayakan yang pada akhirnya berimplikasi pada anggaran Pilkada pun turut melonjak, yang semula Rp. 9, 9 triliun memperoleh alokasi tambhan untuk alasan protokol kesehatan sebesar Rp. 4. 768 triliun.  

Dengan kata lain, Pilkada kali ini akan menjadi Pilkada yang bersejarah di Indonesia karena dua alasan, yakni pertama, Pilkada dilakukan di tengah pandemi. Ke-2, Pilkada akan dihelat di 224 kebupaten dan 37 kota yang tersebar di 270 daerah dan 9 provinsi. Ini artinya, Pilkada serentak kali ini lebih penuh dibandingkan dengan Pilkada tahun sebelumnya.  

Oleh karena telah ditetapkan pengamalan Pilkada pada 9 Desember oleh sebab itu pesta demokrasi ini harus dijadikan momentum pengawasan langsung dari masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan dengan menyandarkan pada tiga parameter, yakni akseptabilitas politik di masyarakat, integritas, dan kompetensi. Walhasil, masyarakat sendiri yang akan menilai, apakah paslin Pilkada tersebut layak atau tidak menyelenggarakan daerah.  

Selain itu, pihak pengelola harus menjamin partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pandemi, meminimalkan timbulnya dalam Pilkada itu sungguh penting, akan tetapi tak kalah penitngnya adalah mencegah jatuhnya korban jiwa.  

Dengan demikian, para pemilih jangan sampai terkecoh oleh background calon yang berlatar belakang sebab petahana maupun yang menggunakan instrumen politik kekerabatan. Alasanya karena, bila kita koreksi bersama, hampir sanggup dikatakan, tidak ada kepala daerah yang cukup berhasil menangani laju infeksi virus covid-19, termasuk keplada daerah Banyuwangi.  

Dengan demikian, Pilkada di era pandemi ini tanpa sampai menjadi arena konstestasi politik, melainkan harus menjadi arena kontribusi masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk bisa menilai langsung bagaimana visi, misi, dan program kerja cabub-cawabub dalam membawa Banyuwangi sejahtera.  

***

*)Oleh: Saiful Bari, Pemerhati demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4. 000 karakter ataupun sekitar 600 kata. Sertakan kejadian hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke petunjuk e-mail: opini@timesindonesia. co. id

*) Redaksi berhak tak menayangkan opini yang dikirim.